Tak Ada Dasar Kuat Kubu Prabowo-Hatta Polisikan KPU

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti

JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai langkah tim Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Kepolisian memiliki dasar yang lemah.

Karena menurut Ray, seharusnya sebelum melaporkan KPU, kubu Prabowo-Hatta terlebih dahulu mengajukan pengaduan ke Bawaslu. Dan jika Bawaslu misalnya telah memberi rekomendasi penundaan tapi diabaikan KPU, tentu saja tim Prabowo-Hatta punya argumen cukup untuk mengadukan KPU ke kepolisian.

"Tapi, kenyataannya, Bawaslu tidak merekomendasikan penundaan. Malah sebaliknya tetap meminta rekap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan," tegas Ray kepada Tribunnews.com, di Jakarta, Senin (21/7/2014).

Bahkan, dia tegaskan, faktanya tim Prabowo-Hatta malah telah ikut serta dalam pleno rekapitulasi sejak awal. Bahkan bersama mereka, rekap telah diselesaikan hingga 15 provinsi.

"Tentu saja, keterlibatan itu menandakan persetujuan untuk melaksanakan pleno rekapitulasi," paparnya.

"Sejatinya sejak awal jika tim Prabowo menyatakan keberatan rekapitulasi dilaksanakan maka sejak saat itu mereka tidak perlu menghadiri forum pleno rekapitulasi," katanya.

Lagi pula, secara umum, rekomendasi Bawaslu Provinsi untuk melakukan pencoblosan ulang di beberapa TPS, tetap dilaksanakan. Hasilnya pasti akan dihitung untuk dikolektifkan pada penghitungn suara secara nasional.

Oleh karena itu, menurut dia, yang utama ditekankan adalah keharusan melakukan pencoblosan ulang di beberapa TPS. Rekap nasionalnya tetap dapat berlangsung, untuk kemudian hasil nasionalnya dapat ditetapkan stelah penghitungan dari semua TPS coblos ulang telah dilaksanakan.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum mempersilakan kubu Prabowo -Hatta melaporkan ke polisi. Ditegaskan, KPU akan menghadapinya sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Nggak apa-apa. Karena kita masing-masing punya tugas, wewenang dan hak," tegas Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay di kantornya, Jakarta, Senin (21/7/2014).

Hadar mengatakan tugas KPU adalah menjalankan kegiatan rekapitulasi yang berdasarkan jadwalnya selesai pada 22 Juli 2014. Menurutnya, sejauh ini belum ada rencana untuk melakukan perubahan. (TRIBUNnews.com)