Akademisi: Gagasan Pilkada DPRD Efek Polarisasi Pilpres

Ilustrasi 

JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Nusa Cendana (Undana) David Pandi menilai, gagasan untuk mengembalikan sistem pilkada melalui DPRD merupakan bagian dari efek polarisasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.

"Ini bukan soal untung rugi, tetapi kalau saya melihat ini merupakan efek polarisasi pilpres. Masih dalam ideologi kalah menang pada pertarungan Pilpres 9 Juli 2014 lalu," kata David Pandi di Kupang, NTT, Selasa.

Dia mengemukakan hal itu terkait usulan Koalisi Merah Putih untuk menghapus sistem pilkada langsung dan diganti dengan pemilihan melalui DPRD, sesuai dengan RUU Pilkada yang diajukan pemerintah dan dampaknya terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.

Menurut dia, elite yang terbelah dalam proses pemilu presiden lalu, akan terus berupaya membawa keretakan dalam proses untuk saling mengalahkan satu sama lainnya.

"Sikap elite saat ini saya menganalogkannya dengan gelanggang tinju. Mereka yang kalah selalu mencari arena baru untuk "fight", termasuk RUU Pilkada, revisi UU MD3, pembentukan pansus pemilu dan masih banyak lainnya," ucapnya.

Jika kondisi ini terus terjadi, maka urusan kesejahteraan rakyat akan terlantar karena pemerintahan baru lebih berkonsentrasi menghadapi lawan politik yang setiap saat selalu mencari arena baru untuk bertarung.

Selain itu, seluruh energi pemerintahan baru akan terkuras untuk membahas konflik antarpara elite politik, yang selalu melalukan manuver-manuver untuk mengganggu jalannya pemerintahan dengan berbagai cara.

Karena itu, betapa pesimisnya masyarakat bangsa ini memandang Indonesia ke depan karena selalu berhadapan dengan para elite yang terus mencari arena untuk mencari kemenangan, tutur David Pandi.

Alat bisnis
Dia menambahkan, demokrasi Indonesia saat ini sudah menjadi alat bisnis dan alat penguasa yang membajak demokrasi untuk kepentingan uang.

"Demokrasi sudah menjadi alat bisnis dan alat penguasa dan saat ini dikuasai oleh para penjahat yang berkedok atas nama rakyat," tukasnya.

Menurut dia, demokrasi masa depan di Indonesia harus dimulai dari pendidikan politik dalam keluarga yang terbuka, toleran dan taat pada perangkat hukum yang berlaku di negara ini.

Selama ini proses pendidikan tentang berdemokrasi yang baik terabaikan, sehingga sosialisasi demokrasi lebih mencontoh parpol yang salah kaprah.

"Kalau kita ingin membangun demokrasi yang baik dan bermartabat, maka kita harus mulai dari pendidikan politik dalam keluarga yang terbuka, toleran dan taat pada hukum dan aturan yang ada di negara ini," ujarnya, menegaskan.

Dengan demikian, demokrasi tidak lagi menjadi alat bisnis dan alat penguasa yang telah membajak demokrasi untuk kepentingan uang.(ma/Antara/inc)