Sekjen PPP Bandingkan Gaya SBY dengan Jokowi Bangun Koalisi

Sekjen DPP PPP Romahurmuziy (Romy) 

JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau yang akrab dipanggil Romy mengaku belum menerima ajakan dari kubu Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi-JK meskipun Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sudah dipecat dari jabatannya. Saat ini PPP masih tergabung dalam  Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung Prabowo-Hatta di Pilpres 2014.

Romy kepada wartawan saat ditemui di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014), menduga bahwa pihak Jokowi-JK memang tidak membutuhkan partai baru untuk bergabung di koalisi pendukung pasangan Jokowi - JK, sehingga PPP yang baru mengganti pimpinannya tidak dihubungi oleh partai-partai yang memutuskan bergabung ke pemerintahan itu.

"Sepertinya mereka (Jokowi-JK) tidak butuh menjadi mayoritas," katanya.

Ia melihat koalisi partai pendukung Jokowi - JK memang sudah nyaman dengan kondisi sekarang, yakni tidak memiliki suara mayoritas di parlemen, sehingga tidak terlihat adanya usaha serius untuk merangkul partai baru bergabung ke koalisi pendukung pemerintah.

Romy melihat usaha pihak Jokowi berbeda dengan apa yang pernah dilakukan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) pada 2004 lalu setelah terpilih jadi presiden.

Partai Demokrat yang mengusung SBY pada pemilihan legislatif 2004 lalu hanya menduduki posisi ke 5, namun pada akhirnya bisa merangkul mayoritas suara. Hal itu dilakukan SBY dengan menyambangi langsung ketua-ketua partai. Hal itu kata dia tidak dilakukan oleh Jokowi.

"Mereka cenderung untuk menginstitusionalisasi dan memberikan panggung pada kekuatan-kekuatan ekstra parlementer, melalui institusionalisasi relawan, memberikan panggung pada relawan, yang sesungguhnya di kenegaraan tidak ada ruangnya," ujarnya.

Kalau pun kubu Jokowi - JK menghubungi, Romy menyebut belum tentu partai berlambang Ka'bah itu mau menerima ajakan dari pihak Jokowi - JK jika mereka tidak mengubah kebijakan-kebijakan mereka, termasuk soal koalisi tanpa syarat. (TRIBUNnews/inc)