Boedio Djarot: KMP Telah Mengkudeta Kedaulatan Rakyat

Kelompok Rakyat Bersatu saat konferensi pers di Warung Daun (Tribun)

JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Kenyataan dunia perpolitikan Indonesia saat ini berada pada situasi yang memperlihatkan "anomali politik" dalam mewarnai demokrasi hari ini.

Elite-elite partai yang terbelah menjadi dua kubu yang saling berhadapan, tanpa malu mempertontonkan perilaku politik yang tidak beretika, sebagai bangsa yang berfalsah pancasila.

Demikian pemaparan Boedio Djarot, Koordinator Kelompok Rakyat Bersatu Mengahadang Kedaulatan Rakyat, dalam konferensi pers di Warung Daun, Jakarta, Senin (13/10/2014).

Dia menyampaikan hal itu menyikapi kondisi nasional terkait pelantikan presiden dan wakil presiden serta penolakan masyarakat terhadap UU Pilkada.

Menurut Boedi, saat ini rakyat telah merasakan nafsu kekuasaan menguasai akal sehat sehingga hanya ada satu cara dalam memenangkan perjuangan politik, menjegal dan membumihanguskankan lawan politik.

Boedi mengatakan, pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan  melakukan perlawanan kepada KMP (Koalisi Merah Putih) yang dinilai sudah mengkudeta rakyat.

"Politik busuk ini terlegitimasi oleh konstitusi yang tidak konstitusional tidak mencerminkan ide-ide pancasila, seperti lahirnya UU MD3 yang memberi peluang sebesar-besarnya bagi kubu yang kuat untuk menindas dan menghilangkan hak-hak politik yang lemah. Kami ingin kepada rakyat jangan diam aja, kedaulatan mereka telah dirampok, telah dikudeta, bergerak," ujarnya.

Menurutnya UU MD3 itu tidak demokratis dan sangat bertentangan dengan Pancasila.

Sementara dia menilai MK pun dalam hal ini tidak jeli. "MD3 tidak memberikan hak politik oleh rakyat. Makanya kami berkumpul, mari kita lawan," tegasnya.

Dikatakan, maka tidak aneh kalau UU Pilkada tidak langsung yang memasung hak politik rakyat justru kemudian disahkan, disusul dengan dikuasainya pimpinan DPR dan MPR oleh kubu yang kuat.

Dia menilai bahwa dalam pengamatan sepintas perhelatan politk telah terjadi kudeta terang-terangan di bangsa ini.

Hebatnya kudeta terang-terangan ini, kata dia, justru dilakukan di tengah ingar-bingar reformasi yang konon menjadi Ibu kandung demokrasi dan anti korupsi (KKN).

"Kami ingin menyerukan kita hadap kedaulatan rakyat yang sedang dikeduta. Kami melihat ini kudeta terbuka, kudeta terang-terangan, kalau dulu jakan pak Harto (mantan Presiden Ke-2 RI) kudeta merangkap, tapi yang ini kudeta terbuka, ini berbahaya," terang aktivis 98 itu.

Dia pun menuturkan bahwa upaya perampasan atau kudeta rakyat yang dilakukan oleh elite-elite partai, bermula dari pemilihan anggota legislatif 2014 yang ditengarai sarat dengan politik uang, dimana rakyat dalam memilih wakil-wakilnya tidak didasarkan pada pengenalan dan pemahaman kapasitas calon-calon wakilnya yang bakal menduduki kursi di DPR.

Ia menambahkan, pihaknya juga berencana akan mempertemukan antara rakyat dengan tokoh-tokoh, sehingga gerakan mereka tidak dikatakan gerakan sepihak. Melainkan karena kemauan.

"Kita tidak akan meboliasi rakyat dengan cara-cara orde baru. Kami dengan cara berdiskusi dengan cara pencerahan. Saya sudah mengkoordinasikan ini di jawa Tengah, Jawa Barat, Serang, Cilegon, Jabodetabek," usainya. (Rahmat Patutie/Tribunnews/inc)