PPP Minta Pertanggungjawaban, Suryadharma Diundang ke Muktamar di Surabaya

Plt Ketua Umum PPP Emron Pangkapi (Tribun)

JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Emron Pangkapi menegaskan Muktamar VIII akan digelar pada 15-18 Oktober 2014 di Surabaya, Jawa Timur. Ketum PPP Suryadharma Ali juga diundang untuk melaporkan pertanggungjawaban kepemimpinannya.

"Kami berharap Pak Suryadharma Ali yang kami hormati berkenan hadiri menyampaikan pidato pertanggungjawaban DPP PPP," kata Emron saat dihubungi Minggu (12/10/2014).

Selain itu Suryadharma diajak untuk ikut bermusyawarah dalam 4 agenda Muktamar yakni perubahan AD/ART, penetapan haluan dan garis besar khitah perjuangan partai, pernyataan politik koalisi dan pemilihan pengurus baru DPP PPP.

Rapat koordinasi Muktamar VIII dihadiri pengurus DPP dan 426 DPC PPP seluruh Indonesia. Menurut Emron, Ketua DPW yang tidak hadir dalam rakor yang berlangsung hingga dini hari tadi adalah DKI Jakarta, NAD, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Papua Barat.

"Karena itu Muktamar akan kita laksanakan karena sudah memenuhi 2/3 syarat kehadiran muktamirin," ujar dia.

Sedangkan soal posisi koalisi, Emron mengisyaratkan bakal berlabuhnya PPP ke Koalisi Indonesia Hebat mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab sejumlah pengurus PPP sudah bertemu presiden/wapres terpilih tersebut.

"Saya tidak bisa memastikan pernyataan politik mengenai posisi koalisi karena akan dibahas komisi dalam muktamar. Tapi saya melihat suasana kebatinan DPP dan DPW yang kecewa terhadap keberadaan PPP di Koalisi Merah Putih," tutur Emron.

Kekecewaan ini karena jerih payah PPP mendukung KMP pada proses politik di DPR sama sekali tak dianggap koalisi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Padahal PPP ikut serta dalam Pilpres, pembahasan sekaligus pengesahan UU MD3, UU Pilkada, Tatib DPR/MPR serta mendukung paket pimpinan DPR meski tak kebagian kursi.

"Tapi sayang tidak mendapat respon yang layak dari KMP dengan tidak dilibatkannya PPP dalam paket pimpinan MPR. Mayoritas fungsionaris PPP berpandangan PPP tidak layak ikut serta di KMP, kami mengubah haluan ikut serta dalam Koalisi Indonesia Hebat," kata Emron. (Ferdinan/detikNews/inc)