Mafia Pajak

Oleh R. Anang Soetrisno, SE., MM.

(Ketua Lemabag Swadaya Masyarakat Jangkar)

SURABAYA - INDEPNews ; Kita semua selalu dihantui dengan tidak membayangkan bias hidup tanpa pajak. Seperti contoh saja kita memakai air bersih tentu dengan membayar pajak penjualan (PPN), lalu kita memakai HP, SMS juga ada pajak yang harus kita bayar, kita memakai kendaraan yang telah dipakai melintas jalanan yang juga dibangun dari hasil pajak. Tiba di kantorpun setiap bulan memangkas gaji kita untuk membayar pajak penghasilan (PPH), kita santai ke rumah makan/hiburan bayar + pajak-pajaknya, lantas kita pulang ke rumah yang secara rutin setiap tahun juga dikenai pajak bumi dan bangunan (PBB). Mungkin juga kita mempunyai deposito di Bank, itupun dikenai pajak deposito dan lain sebagaainya.

Semuanya kegiatan hidup kita dipajaki, pada masa kolonial, rakyat dikenai pajak baik lewat setoran hasil bumi maupun dalam bentuk uang. Karena Indonesia dinaggap tanah upeti Hindia Belanda telah menyetor 832,40 Juta Golden ke Belanda digunakan untuk membayar hutang, membangun benteng dan membiayai ragam kemewahan Negeri bunga tulip tersebut. Dengan pajak, masyarakat rela membayar, karena kita tahu ada banyak sektor kehidupan publik yang mesti dijalankan, dirawat dan itu semua membutuhkan biaya. Bila pajak digunakan secara benar untuk belanja barang dan jasa, pertumbuhan ekonomi akan tercipta kita sebut kesejahteraan ini.

Filosofi pajak adalah filosofi keadilan bagian dari filsafat politik penguasa sekarang muncul adegan yang mewujudkan konstitas ideologi antara rakyat termasuk didalamnya Parlemen dan Negara. Kita semua terkejut muncul kasus Gayus Tambunan, Bahasyim Assyifi dan lain-lain yang menyeret semua pejabat hukum kita baik di Kejaksaan, Kehakiman dan Mabes Polri yang semuanya merupakan pilar-pilar utama penyelenggara kehidupan bernegara kita.

Dari semua kasus ini, terbuka mata kita betapa sudah bobroknya mental pejabat kita juga menunjukkan wajah kemanusia kita yang kian bopeng. Ada lika yang dalam dan menganga ketika rakyat dihianati. Kita kini akhirnya sadar ternyata pajak adalah sumber dari rapuhnya kemanusiaan. Kita membayari anggota parlemen untuk setiap saat membikin dagelan politik atas nama rakyat, kita membayari penguasa dan jajarannya hanya untuk bermain citra dan menebalkan pupur di wajah mereka.

Kita membayar pajak untuk menyicil hutang Negara yang segudang filsafat perpajakan telah menjadi filsafat keculasan, karena kenyataannya rakyat hanya dijadikan sapi perah untuk membayari penguasa yang tidak bisa memegang amanah. Ancaman delegitimasi atas institusi perpajakan tidak bisa dibiarkan menggerogoti kridibilitas, bahkan legitimasi Dirjen Pajak. Contoh muncul facebookers yang menggalang dukungan untuk mengancam menolak membayar pajak.

Di Indonesia, kontribusi pajak pada APBN pada tahun 2009 menyumbang sekitar 71% dari APBN, pada tahun 2010 penerimaan pajak ditargetkan memberikan pemasukan 777 trilliun (660 trilliun dihimpun dirjen pajak). Namun yang lebih penting dari sekedar target nominal, yakni kepercayaan publik kepada penyelenggara Negara. Presiden SBY perlu proaktif untuk menuntaskan kemelut perpajakan, minimal meredam menurunnya kepercayaan publik kepada institusi perpajakan. Perlu langkah kongkrit dari Pemerintah untuk meminimalkan penyimpangan-penyimpangan dengan semua yang terkait, baik Mentri Keuangan dengan lembaga-lembaga BPK, BPKP dan  PPATK dalam reformasi jajarannya. Negara harus terus berjalan dan penyelenggara Negara harus jujur dan transparan dalam kinerjanya dengan lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik.