Migran Center: Duplikasi Filipina, Dirikan BUMN PJBMI-PJTKI

Kondisi migran yang butuh perhatian kita (SM) 

JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Mengatasi carut-marut pengelolaan migran, pemerintah hendaknya segera menduplikasi metoda Filipina dalam mengelola migran. Fakta membuktikan, keseluruhan biaya yang dikenakan kepada migran Filipina, hanya 10% dari migran Indonesia. 

“Maka tak usah debat panjang, duplikasi saja metoda Filipina. Inilah langkah paling ringkas, agar negara jangan lagi mengeksploitasi rakyat demi kemakmuran para pejabat,” kata Ketua Migran Center, Sihol Manullang, dalam diskusi di Indemo, Jakarta Rabu (18/9).

Selama ini, migran dieksploitasi. Supaya bisa menjadi migran, teken dulu potong gaji 9 sampai 10 bulan. Padahal, pembeli jasa di luar, membayar agency fee (untuk agen di luar dan agen di Indonesia yang menyebut diri sebagai PJTKI). Tapi, migran membayar juga, yang hanya menjadi upeti resmi untuk pejabat.

Maka pemerintah harus juga segera mendirikan BUMN Perusahaan Jasa BMI (PJBMI) atau Perusahaan Jasa TKI (PJTKI). BUMN langsung bekerja sama dengan desa di seluruh Indonesia, di mana pemerintah memberi subsidi melalui pengurusan dokumen gratis. Kalau pun ada potongan bagi migran, jangan lebih dari sebulan gaji.

Indonesia Democracy Monitor (Indemo), adalah kelompok yang dimotori Hariman Siregar, dedengkot pergerakan mahasiswa 1974. Moderator diskusi adalah Isti Nugroho, aktivis Yogyakarta yang dulu dikenal sebagai “penyalur” buku-buku Pramudya Ananta Toer.

Migran Center didirikan oleh Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 (Bara JP atau Relawan Jokowi). Cabang Migran Center, sudah berdiri di Hong Kong, dimpimpin Tri Sugito, yang juga menjadi Ketua Relawan Jokowi Hong Kong.

Pembicara sebelumnya, adalah Yoga Dirga Cahya, pemerhati TKI, mahasiwa S2 di Singapura. “Dari hulu ke hilir perlu monitoring,” katanya. Mengenai pendapat Migran Center, Yoga menyatakan setuju.

Migran Center berpendapat, KPK perlu menempatkan petugas dalam pengurusan dokumen. Jangan hanya bekerja sama dengan Pemda DKI, KPK seharusnya juga membantu migran, dengan menempatkan petugas mengawasi proses dokumen.

“Supaya KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) yang katanya gratis, nyatanya memang gratis. Jangan seperti sekarang, katanya saja, nyatanya lain. Juga dokumen lain dan pelatihan yang menjadi objek bisnis PJTKI dan pejabat,” kata Sihol.

KPK diminta segera sidik asuransi TKI. Banyak diberitakan, perusahaan asuransi yang ditunjuk melayani migran, ada yang tidak beroperasi lagi. Jadi ke mana larinya premi yang dibayarkan migran?

Seperti biasa dalam akhir diskusi di Indemo, “sesepuh” Hariman Siregar mengatakan, solusi sebetulnya sederhana saja, tinggal jiplak metoda yang sudah sukses diterapkan negara lain, terutama Filipina.

“Namun masalah, semua proses di Indonesia ini sudah berbau uang. Masalah apa pun sudah ada solusi, namun kemudian menjadi sulit ditanggulangi karena berbagai hal yang terkait dengan distribusi uang. (RJ/SM)