Kisruh Pembuatan e-KTP dengan Pemilu 2014 - FAIT Mengajak Elit Memikirkan Nasib Bangsa

Ilustrasi e-KTP 

JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Kisruhnya pembuatan e-KTP terus berlangsung. Kasus-kasus ketidak beresan sistem yang digunakan semakin terkuak seiring ditemukannya kejanggalan-kejanggalan penerbitan e-KTP diberbagai daerah.

Pembuatan e-KTP yang bertujuan untuk mempermudah proses registrasi dan administrasi dalam berbagai hal seperti yang dijanjikan, nyatanya tidak akan dapat diwujudkan. Database kependudukan yang tidak terintegrasi secara nasional dan sistem aplikasi perekaman e-KTP yang tidak jelas menjadi penyebab, sehingga pembuatan e-KTP dianggap gagal.

Hotland Sitorus, Ketua Forum Akademisi IT (FAIT) yang juga dosen IT di Universitas Tanjungpura, Pontianak, angkat bicara. “Kita sudah melihat bersama-sama kegagalan pembuatan e-KTP ini. Apa lagi yang diharapkan dari suatu sistem yang gagal, padahal perangkat yang digunakan berstandar ISO. Jadi sangat kuat indikasi kecurangannya”, katanya.

“Penemuan 65 juta e-KTP bodong oleh KPU, kepemilikan e-KTP ganda, dan dikeluarkannya 1.500 e-KTP yang data sidik jarinya tidak jelas merupakan indikasi kuat kegagalan proyek e-KTP. Sistem canggih yang tidak masuk akal dan tidak dapat diharapkan. Sebaiknya para elit bangsa cepat merespon kegagalan pembuatan e-KTP ini, karena menyangkut nasib bangsa ke depan”, sebut Hotland Sitorus.

“Ini menyangkut nasib bangsa, karena database e-KTP digunakan sebagai dasar pembuatan DPT oleh KPU untuk perhelatan PEMILU 2014 yang akan datang. Apakah kita mau masa depan bangsa ini ditentukan oleh sistem e-KTP yang gagal?. Apakah rakyat Indonesia rela nasibnya ditentukan oleh sistem e-KTP yang tidak jelas? Jadi, para elit bangsa seharusnya memikirkannya dan ini masalah yang sangat serius”, lanjut Hotland Sitorus.

FAIT sedang mengumpulkan data-data pendukung untuk melengkapi data yang sudah ada menyangkut biaya pengadaan dan pembuatan e-KTP. Sebagaimana rilis FAIT beberapa waktu lalu menyebutkan, potensi kerugian Negara dalam pembuatan e-KTP antara Rp. 1,8 triliun hingga Rp. 2,1 triliun.

“Kami sedang mengumpulkan data pendukung agar perhitungan potensi kerugian Negara lebih akurat. Analisis dan perhitungan ulang biaya pengadaan sistem pembuatan e-KTP difokuskan pada ketiga komponen pembentuk sistem, yaitu hardware, software dan brainware. Kami berusaha agar cepat selesai sehingga masyarakat bisa tau”, sebut Sekjen FAIT, Janner Simarmata.

“Hari ini (4/10), FAIT akan mengirimkan surat kepada Mendagri, agar memberi ijin kepada kami untuk memvalidasi database dan aplikasi client-server pendukung yang digunakan dalam pembuatan e-KTP”, lanjut Janner Simarmata.

“Kami berharap, FAIT dapat berperan aktif memberikan solusi untuk penyelesaian permasalahan e-KTP ini”, pungkas Janner Simarmata. [HS]