PDIP: Pilkada Tidak Langsung Sebuah Kemunduran

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Andreas Hugo Pereira (Tribun)

JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pereira, mengaku kecewa dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung.

Kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/9/2014), Andreas menyebutkan bahwa pemilihan Wali Kota dan Bupati oleh DPRD sesuai Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang pertengahan bulan ini di akan disahkan, adalah sebuah kemunduran.

"Ini terjadi kemunduran proses demokrasi. Selama ini kita coba mengembangkan pemilihan langsung dimana rakyat punya hak untuk memutuskan," katanya.

Meskipun selama ini pemilihan langsung masih terjadi banyak kekurangan, menurutnya pemilihan langsung oleh rakyat penting untuk dipertahankan. Demokrasi Indonesia menurutnya membutuhkan pemilihan secara langsung.

Dengan pemilihan Bupati dan Wali Kota oleh DPRD, belum tentu efisien. Pasalnya hal itu bisa memicu praktik-praktik korupsi di DPRD meningkat. Pasalnya jika sebelumnya pemilu fokus pada rakyat dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), sekarang fokusnya terpusat ke DPRD.

"Di DPRD bisa jadi berseliweran uang yang kita tidak ketahui, lebih besar jumlahnya," ujarnya.

Ia menduga dukungan partai-partai dari KMP seperti Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar, terhadap pemilihan tidak langsung, adalah dampak kalahnya KMP di pemilu presiden (pilpres) 2014.

PDIP menentang hal itu, karena berdasarkan pemilu legislatif (pileg) 2014, suara anggota dewan dari KMP jumlahnya lebih banyak dari koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) - JK, dan sudah pasti calon yang didukung KMP akan lebih mudah menang. (Nurmulia Rekso Purnomo/TRIBUNnews.com/inc).